DPRD Nilai Pemerintah Kurang Tegas Atasi Masalah Distribusi Solar Bersubsidi

(*)

SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang H. Syamsu menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotim dinilai kurang tegas dalam mengurai permasalah distribusi subsidi solar.

“Sayangnya yang hadir pada rapat kali ini bukan Bupati dan bukan kepala dinas yang mampu mengambil keputusan, hanya perwakilannya saja yang hadir,” kata Dadang, Selasa 23 Agustus 2022.

Dadang mengatakan bahwa hal ini merupakan bukti nyata kurang seriusnya pemangku kewenangan mengatasi penanganan masalah pendistribusian subsidi BBM yang kurang tepat sasaran.

BACA JUGA:   Penyaluran Subsidi BBM Solar Belum Tepat Sasaran

“Selama saya menjabat jadi DPRD sudah empat kali masyarakat demo dengan persoalan yang sama masalah ini belum juga selesai,” imbuhnya.

Ia melanjutkan jika dilihat dari surat yang ALFI sampaikan ke DPRD Kotim, maka isu yang dihadapi adalah isu nasional, yaitu penghapusan subsidi BBM. Karena itu merupakan kebijakan pemerintah pusat sehingga akan panjang prosesnya.

BACA JUGA:   Ini Lima Prioritas Pembangunan yang Diusulkan Bupati Kotim dalam KUA-PPAS 2023

Dia menambahkan bahwa jika pihak kendaraan angkutan logistik mogok kerja sehari saja karena tidak dapat BBM maka suplai bahan pokok seperti beras dan telur akan terganggu.

Diketahui, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) melakukan aksi di Gedung DPRD Kotim menginginkan penghapusan subsidi solar karena selama ini mereka tidak bisa menikmati subsidi tersebut karena selalu habis di SPBU.

(nardi)

(Visited 1 times, 1 visits today)